Aksi Pawai Dukung MBG Libatkan Pelajar Tuai Kritik dari Berbagai Pihak
Pelibatan ratusan pelajar dalam aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis memicu sorotan terkait perlindungan hak anak dan dugaan eksploitasi untuk kepentingan politik.
Nur AiniReporterSejumlah besar siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), guru hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SSPG) di Kota Batam menggelar aksi mendukung proyek makan bergizi gratis atau MBG pada Minggu, 21 Juni 2026 dan diinisasi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Peserta kegiatan didominasi oleh pelajar yang tampak menggunakan atribut identitas sekolah masing-masing dengan membawa spanduk dan poster dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dengan didampingi oleh guru yang mengarahkan para siswa menuju Kantor DPRD Batam dan juga Pemerintah Kota (Pemkot) Batam agar dapat mengikuti kegiatan penyampaian aspirasi secara tertib. Mulai pukul 06.30 WIB, para peserta telah memadati beberapa titik kumpul dengan membawa poster serta karton yang berisi pesan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah siswa tampak hadir menggunakan kendaraan yang telah disediakan untuk mengantarkan mereka ke lokasi kegiatan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, menepis anggapan bahwa pawai tersebut merupakan bentuk pengerahan atau mobilisasi siswa.
Menguntip laporan Tempo.com, Komisioner KPAI, Sylvana Maria Apituley, menilai pelibatan ratusan pelajar dalam aksi tersebut tidak sejalan dengan prinsip Partisipasi Bermakna Anak. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan manipulasi anak untuk kepentingan politik orang dewasa. Pernyataan itu disampaikan Sylvana melalui keterangan tertulis pada Senin, 22 Juni 2026.
Sylvana menyatakan bahwa anak-anak yang turut serta dalam demonstrasi tersebut tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara bermakna melalui penyampaian pendapat atau masukan terkait substansi aksi. Di samping itu, pemahaman mereka mengenai kebijakan penghentian MBG di lingkungan sekolah dinilai masih terbatas.Seharusnya, keterlibatan siswa pada unjuk rasa semestinya harus dilaksanakan dengan aman, etis, sukarela dan nyaman. Anak-anak juga harus memperoleh kesempatan berpartisipasi yang setara dengan orang dewasa, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hak anak.

Diskusi0
Ruang diskusi warga yang santun — khusus pelanggan terverifikasi.
Memuat komentar…

